Dugaan Korupsi Proyek Jalan, Kejari Tiakur Geledah Dinas PUPR MBD

Berita Maluku  Berita Maluku Barat Daya (MBD)  Tiakur, Maluku Barat Daya (MataMaluku) – Kejaksaan Negeri Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kantor Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah MBD, Kamis (6/8/2026). Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan lapen Pulau Dai dan peningkatan jalan lapen Watuwei-Wiratan Tahun Anggaran 2025. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kedua proyek, di antaranya dokumen kontrak, pembayaran, dan pengadaan. Usai melakukan penggeledahan, Kejari Tiakur menggelar konferensi pers sekitar pukul 11.30 WIT di ruang lobi kantor kejaksaan. Konferensi pers menghadirkan Plh. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Agus Ahmad Alisy dan Plh. Kepala Seksi Intelijen R.M. Yudha Pratama. Plh. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tiakur, R.M. Yudha Pratama, mengatakan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya paksa untuk mengamankan dokumen yang berkaitan dengan perkara. “Perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan. Hari ini kita lakukan penggeledahan serta upaya paksa penggeledahan pada Kantor Dinas PUPR dan Kantor Barang dan Jasa di Kantor Sekretariat Daerah MBD,” kata Yudha. Menurut Yudha, tim Kejari Tiakur berangkat sekitar pukul 10.00 WIT menuju Kantor Dinas PUPR untuk melakukan penggeledahan. “Teman-teman kemudian melakukan penggeledahan berupa dokumen-dokumen penting terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kantor Dinas PUPR tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Plh. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tiakur, Agus Ahmad Alisy, mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan jalan lapen Pulau Dai dan peningkatan jalan lapen Watuwei-Wiratan Tahun Anggaran 2025. “Untuk Pulau Dai berjumlah Rp5 miliar dan untuk Watuwei-Wiratan Rp4 miliar lebih,” kata Alisy. Kedua proyek tersebut dikerjakan PT Cie Elegan Konstruksi dengan direktur perusahaan berinisial DT. Dari dua kegiatan tersebut, perusahaan telah mencairkan uang muka sebesar Rp2,8 miliar. Alisy mengatakan, penyidik telah melakukan pendalaman sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil ekspos perkara di lingkungan Kejaksaan. “Selain itu penyidik telah melakukan pendalaman dan dapat disimpulkan bahwa kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan berdasarkan hasil ekspos perkara Kejaksaan,” ujarnya. Dalam proses penanganan perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 29 orang saksi. Menurut Alisy, dokumen yang disita dalam penggeledahan berkaitan dengan proyek pembangunan jalan lapen Pulau Dai dan peningkatan jalan lapen Watuwei-Wiratan. “Dokumen penting yang disita dalam penggeledahan tersebut di antaranya dokumen kontrak, dokumen pembayaran, serta dokumen pengadaan,” katanya. Berdasarkan pantauan wartawan DMS Media Group, penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyasar ruang Kepala Bidang Bina Marga, ruang Sekretaris Dinas, serta bagian Barang dan Jasa. Penggeledahan mendapat pengawalan sejumlah anggota TNI. Jaksa juga menghadirkan Kepala Desa Wakerli, Marneks Tanody, untuk mendampingi proses penggeledahan di tiga lokasi berbeda. Kejaksaan Negeri Tiakur menyatakan penggeledahan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan perkara tersebut. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PUTRPKP Kabupaten MBD, Mon Dahoklory, yang dimintai klarifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan Dinas PUTRPKP, belum memberikan respons hingga berita ini dipublikasikan.